Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban

Akuntansi pertanggungjawaban menganggap bahwa pengendalian organisasi dapat meningkat dengan cara menciptakan jaringan pusat pertanggungjawaban yang sesuai dengan struktur organisasi formal perusahaan. Struktur organisasi mencerminkan pembagian hirarki wewenang dalam perusahaan.

Melalui struktur organisasi, manajemen melaksanakan pendelegasian wewenang untuk melaksanakan tugas khusus kepada manajemen yang lebih bawah, agar dapat dicapai pembagian pekerjaan yang bermanfaat.
Jika seorang manajer diberi wewenang untuk melaksanakan sesuatu, ia akan merasa memiliki kekuasaan untuk secara resmi bertindak dalam lingkup wewenangnya dan untuk mempengaruhi perilaku bawahannya. Namun wewenang yang diterima dari manajer atas tersebut tidak ada artinya, jika wewenang tersebut tidak diterima atau diakui adanya oleh bawahan manajer tersebut.
Sayangnya, seringkali banyak perusahaan memiliki kelemahan dalam masalah pendelegasian wewenang. Pembagian wewenang seringkali tumpang tindih (overlapping) dan seringkali tanggungjawab yang dituntut tidak disertai dengan pendelegasian wewenang yang memadai. Jika seseorang dibebani tanggungjawab yang tidak sepadan dengan wewenang yang diperlukan untuk melaksanakan pertanggungjawaban tersebut, akan ditimbulkan adalah frustasi dan keengganan.
Akuntansi pertanggungjawaban membebankan tanggungjawab kepada manajer pusat pertanggungjawaban dengan anggapan bahwa manajer tersebut seolah-olah merupakan individu yang terpisah dari manajer lain. Pembebanan tanggungjawab kadang-kadang mengabaikan fakta bahwa dalam organisasi terdapat pimpinan kelompok formal dan non formal serta bahwa kinerja kelompoklah yang sebenarnya diukur. Oleh karena itu, dalam perancangan sistem akuntansi pertanggungjawaban, perlu dipertimbangkan dinamika kelompok, yang merupakan kekuatan yang berpengaruh terhadap kesediaan kelompok untuk menerima sasaran yang diterapkan.
Karena pusat pertanggungjawaban merupakan dasar untuk seluruh sistem akuntansi pertanggungjawaban, kerangka pusat seluruh sistem akuntansi pertanggungjawaban. Kerangka pusat pertanggungjawaban harus dirancang secara seksama. Struktur organisasi harus dianalisis mengenai kemungkinan adanya kelemahan dalam delegasi wewenang yang terdapat di dalamnya. Jaringan pusat pertanggungjawaban dapat menjadi alat efektif untuk mengendalikan organisasi, jika struktur organisasi yang melandasinya disusun secara rasional.