ASPEK-ASPEK POLITIK DESENTRALISASI PENDIDIKAN

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh permerintak kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintah dalam soistem Negara kesatuan republic Indonesia. Desentralisasi dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu. Dekonsentrasi, delegasi, dan devolusi.

Tujuan utama desentralisasi pendidikan adalah untuk menuingkatkan mutu pendidikan. Karena mutu pendidikan ditentukan oleh banyaknya factor yang saling terkait, maka desentralisasi pendidikan melibatkan pendelegasian pengambilan keputusan tentang beberapa factor.
Konsep
Karena melibatkan transfer otoritas dari pemerintah kepemerintah daeah dan meningkatkan otonomi masyarakat dan sekolah untuk memutar input pembelajaran sesuai dengan situasi lokal, desentralisasi yang menuntut adanya tangung jawab yang lebih besar dari masyarakat terhadap keberhasilan pendidikan anak- anak mareka.
Paradigma desentraluissasi membawa danpak positif dan danpak negative, dimana desentralisasi pendidikan telah terbukti di banyak Negara dapat membawa pengaruh positif terhadap prestasi siswa karena penerapan paradigma ini dalamsistempenyelenggaraan pendidiakn dapat meningkatkan kualitas dan afesiensi kegiatan pendidiakn, Desentrasi berdampak nagatif karena dapat menciptakan ketidak setaraan antar sekolah dan antar daerah dan bila dibiarkan berlarut-larut, ketidak setaraan tersebut dapat berkemnbang menjadi isu social dan politik, ditingkat mikro ( sekolah ) maupu ditinkat makro ( masyarakat ) yang dapat merugikan dunia pendidikan.
Tidak banyak yang menyadari bahwa desentralisasi pendidikan adalah satu aktifitas politik Desentralisasi adalah proses transper otoritas dalam bidang pendidikan dari pemerintah kepemerintah kemasyarakat. Desentralisasi pendidikan tidak terjadi beghitu saja tetapi terjadi karena adanya tekanan dari koknstituen yang kuat seperti oirang tua, kelompok-kelompok komunitas, anggota legislative , kalangan dunia usaha dan guru-guru untuk meningkatkan control dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan serta adanya kemampuan birokrasi untuk secara cepat5 merespon bebagai tujuan mareka.