FUNGSI POLITIK INSTITUSI PENDIDIKAN

Hubungan antara pendidikan dan politik bukan sekedar hubungan saling mempengaruhi, tetapi juga hubungan fungsional. Lembaga – lembaga dan proses pendidikan menjelaskan sejumlah fungsi politik yang signifikan. Mungkin yang terpenting dari fungsi – fungsi tersebut bahwa setelah lembaga – lembaga pendidikan menjadi tempat dimana individu – individu, terutama anak – anak dan generasi muda, mempelajari sikap – sikap dan perasaan tentang sistem politik dan sejenis peran politik yang diharapkan dari mereka.

Berbagai institusi pendidikan yang ada dalam masyarakat dapat berfung sebagai alat kekuasaan dalam upaya membentuk sikap dan keyakinan politik yang dikehendaki. Berbagai aspek pembelajaran, terutama kurikulum dan bahan – bahan bacaan, seringkali diarahkan pada kepentingan politik tertentu. Dibanyak negara totaliter dan negara berkembang, memimpin politik sangat menyadari fungsi pendidikan dalam mencapai tujuan – tujuan politik. Mereka melakukan berbagai cara untuk mengontrol sistem pendidikan dan menitipkan pesan – pesan politik melalui metode dan bahan ajaran pendidikan.
Setelah satu jalan yang menghubungkan sekolah dan politik adalah melalui sosialisasi politik anak – anak dan para pemuda. Sekolah dengan berbagai perangkatnya, kurikulum, buku – buku teks, metode pengajaran, organisasi – organisasi yang ada disekolah, lingkungan kelas, siswa, guru, struktur administrasi dan lain – lainnya, bisa saja secara eksplisit maupun inplisit terkait dengan transmisi orentasi politik dasar terhadap lingkungan.
Orientasi politik dasar terbentuk pada usia sangat dini yaitu usia 13 tahun yang akan terus berlanjut sepanjang hidup kecuali jika ada lingkungan sangat kuat yang mempengaruhi individu. Salah satu hasil langsung dari sosialisasi politik adalah tumbuhnya keyakinan akan kemampuan politik dikalangan masyarakat dan juga dapat mempengaruhi stabilitas dan transportasi sistem politik.
Menurut Eastron ( 1957-311-12 ) mencakup tiga elemen
I. Objek Politik ( kesan yang dipersepsikan )
II. Nilai-nilai ( kesan yang diinginkan )
III. Sikap politik
Dengan jenis pendidikan tertentu, setiap individu memiliki kesempatan untuk berkompetisi mendapatkan posisi kunci disektor pelayanan publik atau pemerintahan. Wajib belajar yang bersifat universal telah meminta peran penting dalam memberantas buta aksara secara masal sehingga memungkinkan terlaksananya sistem komunikasi dalam sistem politik modren saat ini. Kelompok mahasiswa yang telah mempengaruhi pandanan pemerntah tentang berbagai sektor kehidupan publik.
Ada tiga alasan utama diadakannya civic education, yaitu :
Pertama : karena keberadaan dan perkembangan institusi pendidikan tidak terlepas dari dinamika sosial politik masyarakat lingkungannya.
Kedua : karena kuatnya kecendrungan para politis untuk mengeksploitasi peran institusi pendidikan untuk kepentingan politik mereka.
Ketiga : parena para pengelola sekolah pada dasarnya juga adalah para politisi yang senantiasa dihadapkan pada dinamika internal maupun eksternal.