PROSPEK KAJIAN POLITIK PENDIDIKAN

Para sarjana ilmu politik maupun para sarjana ilmu pendidikan secara kritis mempertanyakan kelayakan bidang kajian baru ini dari segi metodologi fokus dan manfaatnya. Sikap kritis tersebut menyebabkan lambatnya pengakuan terhadap politik pendidikan sebagai salah suatu bidang kajian tersendiri yang terpisah dari disiplin induknya. Selain itu para peminat kajian politik pendidikan juga memiliki perspektif yang relatif berbeda tentang fokus dan orientasi kajian mereka.

Ada tiga jenis negosiasi yang bersifat universal dalam sistem pendidikan di suatu negara walaupun signifikannya berbeda-beda dari suatu sistem ke sistem lainnya. Negosiasi jenis pertama adalah inisial internal yaitu melibatkan pengenalan perubahan dari dalam sistem oleh para personil pendidikan mungkin dalam kaitannya dengan peserta didik. Inisiasi internal melibatkan pribadi bersekala kecil dalam satu institusi yang sudah mapan danaksi profesional dalam sekala besar. Walaupun merupakan sumber perubahan yang datang dari dalam inisiasi internal melibatkan negosiasi dengan pemegang otoritas dan kelompok penekan eksternal.
Negosiasi jenis kedua adalah transaksi eksternal yaitu meliputi hubungan antara kelompok penekan internal dan kelompok penekan eksternal. Transaksi ini biasanya dipicu oleh unsur-unsur di luar pendidikan oleh kelompok-kelompok yang menghendaki pelayanan pendidikan tambahan atau baru. Dalam transaksi ini para profesional adalah salah kelompok yang terlibat dalam negosiasi, tetapi kelompok lainnya terlibat dalam transaksi dengan cara mereka sendiri.
Negosiasi jenis ketiga adalah manipulasi politik, yaitu lahan penting bagi mereka yang tidak punya cara lain untuk memuaskan tuntutan pendidikan mereka malaupun ternyata mereka juga mungkin kurang berhasil memanipulasi mesin politik. Negosiasi manipulasi politik muncul karena pendidikan sebagian besar dananya dari sumber-sumber publik.
Pada gilirannya semua rangkaian kelompok memiliki pengaruh formal terhadap pembentukan kebijakan publik dalam bidang pendidikan, inilah yang mendorong berbagai jenis kelompok yang populer untuk menggunakan saluran politik apabila tidak tersedia jalur alternatif. Setiap proyek penting dalam bidang pendidikan terkait dengan konsep ekonomi sistem setiap keuangan, fungsi pemerintahan dan bisnis yang kesemuanya melahirkan aktivitas politik dan besifat partisan.
Tanpa memahami proses pimpinan sekolah akan mengalami disinformasi tentang sejauh mana prosedur demokrasi terlibat dalam proses pembuatan keputusan. Para administrasi sekolah harus mulai melihat aktor-aktor yang terlibat dalam sistem pegambilan keputusan yang resmi sebagaimana para kepala sekolah, guru-guru yang memahami proses politik dapat menjadi pemimpin yang lebih efektif dalam perbaikan pendidikan, mereka akan dapat mempertimbangkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi untuk mendapatkan dukungan publik bagi upaya pengembangan pendidikan.
Perkembangan kajian politik pendidikan banyak dipengaruhi oleh persepsi para pendidik terhadap politik dan karakteristik sistem politik yang berlaku. Perkembangannya dipicu oleh sistem politik yang semakin terbuka dan pemahaman bahwa politik adalah bagian tak terpisahkan dari proses alokasi nilai-nilai dalam masyarakat.
Berkembang atau tidaknya minat ilmuan politik untuk mengkaji persoalan pendidikan tampaknya juga dipengaruhi oleh sistem pendidikan yang berlaku dan tingkat kepekaan masyarakat terhadap masalah-masalah kependidikan.
Dalam disiplin ilmu kependidikan, salah satu alasan kurangnya minat terhadap politik pendidikan adalah karena para peneliti pendidikan tidak tertarik pada penyelenggaraan kegiatan persekolahan dalam konteks sosial yang lebih luas. Sebagian besar mereka hanya membatasi riset-riset mereka pada persoalan yang ada diruang kelas, mulai awal 1960-an, minat para ilmuan politik dan mahasiswa pendidikan untuk mengkaji politik pendidikan meluas. Pada tahun 1965, sejumlah artikel jurnal dan buku yang membahas politik pendidikan pendidikan bermunculan. Perkembangan politik pendidikan sebagai bidang penelitian dan pengajaran adalah fenomena menarik, karena beberapa alasan yaitu :
Pertama : hal itu menandakan perubahan pundamental yang telah dan terus terjadi dalam ilmu-ilmu politik dan studi kependidikan, selain itu terjadi kecendrungan terus-menerus dalam spesialisasi riset, telah tumbuh pula kesadaran dalam ilmu-ilmu sosial dan dalam ilmu pendidikan tentang keterkaitan antara institusi-institusi dan proses sosial.
Kajian politik pendidikan telah berkembang sangat pesat, dengan dua fokus utama, yaitu :fungsi-fungsi politik pendidikan dan aspek-aspek pendidikan dari politik. Selain mengungkapkan aspek-aspek empires dari kekuasaan, kajian politik pendidikan terutama dengan pendekatan filosofis, juga dapat mengungkapkan jenis pengaturan pendidikan baik dalam hal kurikulum maupun organisasi, untuk menanamkan konsep-konsep filosofis tentang masyarakat politik yang baik atau tatanan sosial.
Hambatan-hambatan para guru dan administator pendidikan untuk lebih mendalami aspek politik pendidikan, yaitu :
1. The problem of meanings (problem makna)
Persoalan makna tampaknya akan selalu muncul dalam wacana politik pendidikan dan dapat menghambat pemahaman tentang hubungan antara pendidikan dan politik . namun, kita bisa mengetahui bahwa masalah makna ini ada dan dapat menghambat komunikasi. Kita juga dapat berupaya ,untuk membuat maksud dari pembicaraan kita jelas dan menjelaskan dalam pengertian apa kita menggunakan suatu perkataan . inilah yang dapat kita lakukan untuk menghindari hambatan makna dalam memahami persoalan-persoalan diseputar kajian politik pada umumnya dan politik khususnya.
2. Kurang perspektif
Ketika seorang berbicara bahwa sebuah kebijakan pendidikan bersifat politis dan tidak mampu menjelaskan maksud dan dari pernyataan tersebut, maka dia bisa saja mempertunjukan rasa frustasi atau bahkan sinisme. Namun demikian harus dikatakan bahwa tanpa perspektif tentang berbagai persoalan tersebut akan sulit bagi para guru dan administator pendidikan untuk memahami berbagai tampikan politik dalam dunia pendidikan dengan kata lain kurangnya perspektif tentang hubungan antara politik dan pendidikan akan menghambat pemahaman kita tantang unsur-unsur politik dalam dunia pendidikan.
3. Keraguan tentang investigasi sistematik
Kebijakan harus dibedakan dari konsep-konsep lain yang terkait, yang sering dipersamakan dengan kebijakan.
Konsep-konsep tersebut antara lain adalah sebagai berikut :
1. Tujuan (goal) yaitu tujuan akhir yang ingi dicapai
2. Proposal yaitu cara-cara khusus untuk mencapai tujuan
3. Program yaitu cara-cara yang sah untuk mencapai tujuan
4. Keputusan yaitu tindakan spesifik yang dilakukan untuk merancang tujuan, mengembangkan perencanaan mengimplemnentasikan dan mengevaluasi program.
5. Efek yaitu beberapa dampak dari program yang dapat diukur
6. Hukum, peraturan, perangkat formal atau ekspresi legal dari program dan keputusan-keputusan.
4. Rasa ketidakberdayaan profesional
Ketidakberdayaan profesional dapat melahirkan hambatan-hambatan baru, para profesional bisa saja menjadi patah semangat, terganggu, frustasi, mereka tidak mampu bekerja sebagaimana apa yang menurut mereka harus mereka kerjakan karena sering kali keputusan-keputusan dibuat oleh oran lain, karena tidak dibuat oleh para ahli profesional atas oleh kelompok nonprofesional atas landasan politis dan reaksi dari sebagian profesional adalah membuat garis pemisah antara dunia profesionalisme dan dunia politik dan memantapkan kegiatan mereka dalam wilayah profesionalisme. Walaupun otonomi para profesional dalam membuat keputusan sangat terbatas, para profesional baik administator maupun guru memiliki banyak peluang untuk turut serta dan mempengaruhi berbagai tingkatan dari proses kebijakan. Langkah penting untuk mengatasi hambatan-hambatan diatas adalah terus berupaya memahami liku-liku dan kompleksitas hubungan antara pendidikan dan politik. Perkembangan kajian politik pendidikan kedepan akan banyak ditentukan oleh sejauh mana hambatan-hambtan tersebut diatasi.